Putusan MK Tidak Dipatuhi, Kader PDIP Tangsel Demo ke DPR RI
banteninfo.com - Sejumlah kader, simpatisan PDIP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) turut menghadiri demonstrasi di Gedung DPR RI, hari ini. Mereka menolak dibatalkannya putusan Mahakamah Konstitusi (MK) yang membolehkan partai politik dengan suara 7 persen mengusung sendiri calonnya.
Baca Juga :
- layanan PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) Sabtu, 17 Januari 2026.
- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun 2026 yang mengusung tema “Penguatan Sinergi dalam Rangka Percepatan Layanan Pertanahan yang Pasti, Transparan, dan Tepat Waktu”
- Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Ketua DPC PDIP Kota Tangsel Wanto Sugito mengatakan, sebanyak 100 kader, simpatisan PDIP Kota Tangsel mulai beranjak menuju Jakarta ke Gedung DPR RI, membaur dengan kelompok gerakan menolak pembatalan putusan MK tersebut.
“Teman-teman dari aktivis partai dari unsur ranting dan cabang dan simpatisan mengonfirmasi hadir (ikut demo di gedung DPR RI-red). Kami mempersilahkan kalau ingin berangkat. Mereka tidak kita mobilisasi. Saya juga siang ini menuju gedung DPR RI bergabung dengan mereka,” ujar Wanto dihubungi melalui telepon, Kamis 22 Agustus 2024.
Wanto mengatakan, pihaknya mengikuti demo karena didasari rasa kritis kepada pemerintahan Joko Widodo yang kian hari kian dzalim dan terus menerus mengangkangi aturan, demokrasi dan konstitusi demi keuntungan pribadi dan keluarganya.
“Kami mendukung gerakan rakyat yang mulai kritis dan bangkit karena kesewenang-wenangan mereka yang ingin menganulir keputusan MK. Ketika mendapat kekuasaan politik, mereka gunakan untuk menabrak demokrasi dan konstitusi,” ujar Wanto.
Wanto mengatakan, segenap masyarakat saat ini ingin mempertahankan demokrasi dari tangan-tangan kelompok yang merusak tatanan bernegara dengan cara culas dan menyimpang, yang hari ini terpotret dari akrobat politik DPR RI ingin membatalkan putusan MK.
“Seluruh rakyat mulai dari akademisi, mahasiswa, budayawan altivis dan seluruh elemen masyarakat pada akhirnya muak dengan situasi keadaan seperti sekarang ini, sehingga viral seruan “Darurat Demokrasi,” ujarnya.
Wanto menegaskan, pemerintah Joko Widodo dan DPR RI harus mendengar desakan yang kali ini kian besar penolakannya. “Karena people power tidak boleh dianggap remeh,” tandasnya.